keepgray.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi keluhan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kerusakan infrastruktur di kawasan Parung Panjang akibat lalu lintas material pembangunan Jakarta. Pramono menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pokoknya kalau kolaborasi, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Sebelumnya, dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar tidak mampu menangani perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sendirian. Ia memperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk membangun ulang kawasan tersebut secara menyeluruh.
Dedi menjelaskan bahwa Parung Panjang selama ini menjadi wilayah pemasok material bangunan untuk berbagai proyek besar di Jakarta dan Tangerang. Akibatnya, aktivitas distribusi material tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat setempat, salah satunya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” ujar Dedi.
Ia menekankan perlunya kesadaran kolektif dari daerah penerima manfaat, terutama Jakarta dan Banten, untuk turut bertanggung jawab dalam membenahi kerusakan yang ditimbulkan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka.
“Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan Tangerang dan DKI Jakarta terkait dampak pembangunan di Jakarta terhadap wilayah Jawa Barat. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan pembangunan di Jakarta yang menghasilkan efek berganda dan menciptakan orang-orang kaya baru di bidang properti, justru menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada upaya pemulihan yang dilakukan secara bersama-sama.
