keepgray.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City (JSC) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan polusi udara di ibu kota. Dalam waktu dekat, JSC berencana memanfaatkan data lalu lintas dan kualitas udara guna mengukur potensi korelasi antara kedua isu krusial tersebut.
Raden Masargo Evrest dari Jakarta Smart City menyatakan hal tersebut dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Future of Mobility Standard’ yang diselenggarakan oleh MRT Jakarta di Blok M Hub pada Minggu (25/5/2025). “Dalam waktu dekat ini, Jakarta Smart City insyaallah akan memanfaatkan data traffic dan juga data kualitas udara, kami ingin melihat apakah kemacetan itu berkorelasi dengan kualitas udara,” ujar Raden.
Sebagai informasi, Jakarta Smart City (JSC) adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini memiliki misi utama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota pintar (smart city).
Raden menambahkan bahwa upaya ini akan melibatkan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta serta pihak swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk secara komprehensif mengukur sejauh mana kemacetan di Jakarta berkorelasi dengan peningkatan pencemaran udara. “Insyaallah ini akan bisa, kita akan bisa melihat apakah kemacetan itu berkorelasi dengan peningkatan cemaran udara,” tegasnya.
Selain itu, JSC juga sedang mengembangkan sistem pengelolaan data dari kamera pengawas (CCTV). Sistem ini nantinya akan mampu mengukur jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam tertentu. “Di mana ada beberapa yang menggunakan analytic sehingga kita bisa melihat pada saat tertentu berapa kendaraan yang lewat,” jelas Raden.
Data yang berhasil dikumpulkan dan diolah tersebut akan disimpan dan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Raden juga menegaskan bahwa data-data ini akan bersifat internal pemerintah dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. “Data-data ini kita simpan, kita olah, kita proses untuk nantinya dijadikan sebagai pengambilan keputusan dinas perhubungan,” pungkasnya.
