keepgray.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa yang membentang di sepanjang pesisir Jakarta hingga Jawa Timur, dengan alokasi dana sekitar Rp 5 triliun setiap tahunnya.
Pernyataan ini disampaikan Pramono saat menjadi pembicara dalam acara Future Talk feat Endgame ‘What’s Jakarta’s Future?’ di Taman Ismail Marzuki, Minggu (15/6/2025). Menurutnya, Jakarta mendapatkan bagian pembangunan tanggul sepanjang 19 kilometer.
“Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilometer, kemarin mendapat tambahan 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer,” ungkap Pramono.
Pramono mengakui bahwa penugasan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kemampuan anggaran daerah. Ia memproyeksikan bahwa Pemprov Jakarta harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun setiap tahun untuk pembangunan 19 kilometer tanggul tersebut.
“Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu, APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk Sea Wall,” jelasnya.
Pramono menambahkan bahwa Pemprov Jakarta akan berupaya keras untuk mewujudkan penugasan dari Presiden ini. Sumber dana untuk proyek Giant Sea Wall juga akan diupayakan dari berbagai sumber, termasuk pajak dan pengelolaan sampah.
“Dari mana dananya, sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu,” ujarnya.
Salah satu sumber pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini adalah pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
“Kita bangun 4 PLTS, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt,” sebutnya.
Dengan pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Pramono berharap persoalan sampah dapat teratasi, kebutuhan listrik terpenuhi, dan pencemaran lingkungan berkurang. Pendapatan dari pengelolaan ini kemudian akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall.
Pramono menegaskan bahwa kewajiban Jakarta hanya menuntaskan pembangunan 19 kilometer tanggul. Di luar itu, menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Yang kami 19 Km, di luar itu pemerintah pusat. Saya akan berkonsentrasi, ini kan baru ada perubahannya juga baru 1-2 minggu ini. Maka kami akan matangkan terlebih dahulu,” pungkasnya.
