BPK temukan ketidaksesuaian data pajak & belanja pegawai.

keepgray.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah permasalahan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk ketidaksesuaian data perpajakan dan pengendalian belanja pegawai yang belum optimal. Temuan ini disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 unaudited yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa, 27 Mei 2025.

Kepala BPK, Isma Yatun, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan atas laporan yang diterima BPK pada 21 Maret 2025. Salah satu sorotan utama BPK adalah perbedaan data penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dengan catatan wajib pajak dan wajib pungut yang tidak dapat terdeteksi secara langsung oleh sistem perpajakan.

Selain itu, BPK juga mencatat bahwa pengendalian belanja pegawai dan sisa dana transfer ke daerah dengan penggunaan tertentu belum sepenuhnya memadai. Proses pertanggungjawaban atas belanja dibayar di muka juga ditemukan berlangsung secara berlarut-larut.

Dalam laporannya, Isma Yatun menegaskan pentingnya pengawasan terhadap efektivitas belanja negara agar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Di tengah tekanan fiskal yang ada, ia berharap DPR dapat terus mendorong pergeseran belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi pemerintah.

Isma turut menyinggung arah kebijakan pembangunan nasional yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029. Ia menyebut DPR memiliki peran krusial dalam pengawasan implementasi program-program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan. Untuk mendukung ketepatan sasaran program-program tersebut, BPK mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting dalam perbaikan tata kelola pembangunan dan penyaluran manfaat secara langsung kepada masyarakat.