keepgray.com – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2025. Keputusan ini juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, kestabilan nilai tukar rupiah dinilai sesuai dengan fundamentalnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kebijakan ini juga diambil dengan tujuan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bank Indonesia menekankan akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasaran dan menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.
Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Strategi ini meliputi berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.
Perry menjelaskan bahwa kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.
Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi kebijakan juga dipererat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di bidang kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Kerja sama ini juga memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerja sama dengan instansi terkait.
