APKASI Dikukuhkan, Bupati Harus Genjot PAD

keepgray.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025-2030 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyambut baik pengukuhan tersebut dan berharap APKASI dapat menjadi wadah aspirasi pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan persoalan daerah kepada pihak terkait.

Tito juga mendorong para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk turut mencari solusi atas persoalan bangsa, termasuk terkait politik berbiaya tinggi di daerah. Ia menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di kementerian negeri untuk menangani masalah BUMD,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

Lebih lanjut, Tito menambahkan, agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Menurutnya, jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup, maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah, hingga ke tingkat nasional.

Tito juga mewanti-wanti para bupati agar menghindari praktik-praktik korupsi, menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

Ia memahami bahwa para bupati menghadapi beragam persoalan yang perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait. Untuk itu, ia menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait, di mana para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.

“Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisir oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci [ruang gerak kewenangan daerah],” kata dia.

Mendagri menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.

“Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win lah antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal; Anggota Komisi X DPR RI, Sri Meliyana; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.