keepgray.com – Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp1.900 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga investasi asing sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dody menyampaikan hal ini pada International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6). Ia menjelaskan bahwa dari total kebutuhan Rp1.900 triliun, pemerintah hanya mampu menanggung sekitar 60 persen, sehingga sisanya harus dipenuhi melalui pendanaan yang cerdas dan kolaboratif.
Kementerian PU menawarkan 55 proyek kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP), dengan sembilan proyek senilai total Rp90,21 triliun yang diprioritaskan untuk menarik investor asing. Proyek-proyek tersebut meliputi Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap, Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, serta proyek pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Selain itu, terdapat juga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di berbagai bendungan, seperti PLTM 5,4 megawatt (MW) di Bendungan Way Sekampung, PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin, PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris, PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas, dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe.
Dody mengajak para investor untuk bergandeng tangan membangun infrastruktur yang sangat penting bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrasruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyampaikan ajakan serupa, dengan menawarkan sekitar 46 proyek infrastruktur dan berharap investor dapat bergabung dalam proyek-proyek potensial ini. AHY menekankan bahwa pemerintah menyambut investor global tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk bermitra dalam transformasi jangka panjang Indonesia.
