keepgray.com – Aktivis 98 mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal peristiwa pemerkosaan massal 1998 dan menuntut pemecatannya dari kursi menteri. Tuntutan ini disampaikan dalam jumpa pers di Graha Pena ’98, Jakarta, pada Rabu (18/6/2025).
Salah satu Aktivis ’98, Mukhtar, menegaskan bahwa peristiwa pemerkosaan pada tahun 1998 benar-benar terjadi. Ia menyayangkan pernyataan Fadli Zon yang dianggap menyakitkan, terutama karena negara belum mengungkap para pelaku pemerkosaan tersebut. Mukhtar menilai Fadli Zon tidak pantas menyampaikan pernyataan tersebut dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas dengan memberhentikannya.
Fadli Zon sebelumnya mengapresiasi kepedulian publik terhadap sejarah, termasuk era transisi reformasi Mei 1998. Ia menyebutkan bahwa peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 menimbulkan berbagai pendapat dan perspektif, termasuk mengenai ada atau tidaknya perkosaan massal. Fadli Zon mengklaim bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) saat itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid.
Dalam klarifikasinya, Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi pada masa lalu dan hingga kini. Ia juga menyatakan bahwa apa yang disampaikannya tidak menihilkan penderitaan korban dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998.
Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons pernyataan Fadli Zon dan menyerahkan hal itu kepada ahli sejarah. Ia meminta semua pihak untuk memberikan waktu kepada para sejarawan untuk menuliskan sejarah tersebut dan menghindari spekulasi yang berujung polemik. Hasan mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik dengan cara diskusi dengan kementerian terkait.
