keepgray.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan masa depan bangsa yang aman dan sejahtera.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Kamis (12/6/2025), Menko AHY menyatakan bahwa ketahanan pangan, air, dan energi menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6).
AHY juga menyoroti target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang, yang menurutnya memerlukan investasi besar dalam infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, mendukung ketahanan energi dan pangan, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, AHY menyatakan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Indonesia dapat menciptakan infrastruktur yang memperkuat ketahanan nasional dan mendukung pertumbuhan yang merata. Infrastruktur dipandang sebagai fondasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan keadilan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan peran strategis pemerintah daerah (Pemda) di semua tingkatan. Tito menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang beragam dan saling melengkapi antara berbagai sektor dan level pemerintahan, termasuk transportasi udara, laut, darat, serta digital.
Tito menyoroti sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang dianut Indonesia, yang berdampak langsung pada tata kelola pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa pembagian kewenangan ini memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan untuk menjalankan perannya sesuai dengan skala wilayah dan kebutuhannya. Dari total anggaran nasional sekitar Rp 4.000 triliun, sebanyak Rp 938 triliun ditransfer ke daerah, dan ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), total anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.
Tito juga menyoroti sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam satu dekade terakhir yang telah menunjukkan hasil nyata dalam berbagai sektor infrastruktur, seperti pembangunan sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi darat dan udara, pelabuhan, sistem irigasi, dan infrastruktur desa. Sebagai contoh, hingga 2025, panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sementara jalan kabupaten dan kota hampir 500.000 kilometer. Desa-desa juga telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, jembatan kecil, pasar desa, tambatan perahu, embung, penahan tanah, fasilitas olahraga, dan akses air bersih.
Tito menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur dan mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta semua pemangku kepentingan yang terlibat.
ICI 2025 dihadiri oleh lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara dan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka.
