keepgray.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah banjir dan penurunan permukaan tanah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan AHY usai membuka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
AHY menjelaskan bahwa penanganan banjir dan penurunan permukaan tanah memerlukan strategi yang komprehensif. “Penyelesaian masalah banjir dan penurunan permukaan tanah membutuhkan pendekatan menyeluruh. Kami menyebutnya coastal protection sekaligus flood management. Penanganan yang kami lakukan mencakup mitigasi bahaya banjir dan penurunan permukaan tanah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
Dalam konferensi tersebut, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu topik utama yang dibahas. AHY juga menyoroti target investasi yang ingin dicapai dalam ICI 2025. Saat ini, berbagai peluang investasi sedang dikaji, dengan lebih dari 40 proyek infrastruktur yang telah dikurasi untuk didiskusikan.
Selain itu, AHY menyinggung pentingnya proyek hunian vertikal berbasis Transit-Oriented Development (TOD) dalam pengelolaan urbanisasi yang berkelanjutan. “Urbanisasi tak bisa dihindari, namun kita harus bisa mengantisipasi segala dampaknya. Dengan konsep TOD, penduduk kota bisa langsung mengakses transportasi multimoda yang lebih ramah lingkungan,” jelasnya.
AHY menambahkan bahwa ICI 2025 merupakan forum penting untuk mempertemukan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, guna mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Acara ini bertujuan untuk menghadirkan solusi yang konkret bagi siapa pun yang tertarik berinvestasi di Indonesia. Tema besar kita adalah sustainable infrastructure for the future, dengan fokus pada tantangan ekologis dan krisis iklim. Kami berharap infrastruktur yang kita bangun tidak hanya tahan terhadap tantangan masa depan, tetapi juga mendukung keberlanjutan bumi kita,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan proyek infrastruktur jangka panjang. “Dengan melibatkan pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dikelola secara terkoordinasi. Kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis untuk mewujudkan ini, karena tanpa kolaborasi, pembangunan infrastruktur akan lebih sulit,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, forum ini dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 33 negara, termasuk negara-negara dari kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika. Studi sebelumnya mencatat bahwa biaya untuk penanganan area Jakarta sepanjang 41 km mencapai sekitar 8 miliar USD (sekitar 123 triliun rupiah).
