keepgray.com – Calon Duta Besar (Dubes) Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir, mengungkapkan sejumlah materi yang dibahas dalam uji kelayakan (fit and proper test) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/7/2025). Pembahasan meliputi hubungan bilateral Indonesia dan Jepang di berbagai bidang.
Nurmala menjelaskan, fokus utama adalah peningkatan hubungan bilateral, mencakup bidang ekonomi, perlindungan warga negara, serta kerjasama di bidang kesehatan. Selain itu, energi terbarukan menjadi salah satu sorotan utama. Pemerintah juga menyoroti hilirisasi dan potensi kerjasama bilateral yang sejalan dengan perkembangan teknologi Jepang yang pesat. Indonesia, menurutnya, memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
“Kita ada program hilirisasi. Nah Jepang ini adalah suatu negara yang maju baik teknologinya di dalam segala hal tapi jangan lupa Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia emas 45,” jelasnya.
Nurmala menambahkan, hubungan Indonesia dan Jepang telah terjalin selama 67 tahun sejak 1958, dan kerjasama bilateral perlu terus ditingkatkan.
Selain itu, dibahas pula mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. Jepang dinilai terbuka dalam isu ketenagakerjaan. “Saya kira dalam soal ketenagakerjaan betul kita harus menggunakan kesempatan ini karena Jepang betul-betul, dalam soal itu, memberikan perhatian yang banyak dan sekarang dalam kerja sama kita Jepang jauh lebih terbuka, lebih fleksibel sehingga akan memudahkan kepada kita untuk mendapatkan alih teknologi kemampuan dalam meningkatkan keterampilan dari SDM kita,” tuturnya.
Sementara itu, calon Dubes Jerman, Abdul Kadir Jaelani, menyampaikan rancangan program kerja yang selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai Asta Cita. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perlindungan WNI.
Abdul Kadir Jaelani menambahkan, setiap perwakilan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga rancangan program kerja yang disampaikan pun beragam. “Jadi tidak banyak yang kita bahas, namun kalau bisa share isu perlindungan, itu menjadi perhatian, dan kemudian juga bagaimana kita melaksanakan prinsip politik bebas aktif,” pungkasnya.
