keepgray.com – Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari pesisir Jakarta hingga Jawa Timur, dengan Presiden Prabowo Subianto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi dalam pendanaan proyek tersebut.
Dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyatakan, “Karena APBD DKI sangat besar, saya sampaikan bahwa DKI harus urunan. Pemerintah pusat juga akan urunan. Jika total biaya mencapai USD 8 miliar, maka dengan jangka waktu 8 tahun, kontribusi per tahunnya adalah USD 1 miliar.”
Prabowo juga menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak tegang terkait biaya proyek ini, namun Prabowo menenangkannya dengan mengatakan bahwa DKI Jakarta akan berkontribusi setengah dari biaya, sementara pemerintah pusat akan menanggung sisanya, mengingat proyek ini terutama untuk kepentingan Jakarta.
Prioritas pembangunan tanggul laut ini akan difokuskan di wilayah Jakarta, Semarang, hingga Brebes, di mana kondisi garis pantai sudah mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan masyarakat. “Jadi, tanggul utara DKI menjadi prioritas, diikuti oleh Semarang. Semarang, Pekalongan, dan Brebes sudah sangat terancam oleh air, sehingga tindakan segera diperlukan,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk partisipasi internasional. Pemerintah menyambut baik bantuan dari negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, namun tetap berkomitmen untuk menggunakan kekuatan dalam negeri jika diperlukan.
Menurut rencana, tanggul laut akan dibangun sepanjang 500 km dari Banten hingga Jawa Timur, dengan perkiraan anggaran mencapai USD 80 miliar dan target penyelesaian dalam 20 tahun. “Untuk Teluk Jakarta saja, perkiraan waktu penyelesaiannya adalah 8 hingga 10 tahun. Jika mencakup hingga Jawa Timur, mungkin membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun,” jelas Prabowo.
