keepgray.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyoroti rencana TNI AD yang akan merekrut 24.000 calon tamtama untuk struktur organisasi baru batalyon teritorial pembangunan. Ia mengingatkan TNI agar fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
TB Hasanuddin menyampaikan kepada wartawan pada Kamis (12/6/2025), bahwa sesuai undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif.
Legislator PDIP tersebut mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan. Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga mencapai kemenangan.
TB Hasanuddin menekankan pentingnya menyiapkan wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa, kampung, dan kota. Ia juga menyinggung bahwa dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung ke lapangan menjadi petani untuk membangun depot logistik.
“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” ujarnya.
Namun, dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada instansi terkait, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” katanya.
Sebelumnya, TNI AD telah merespons kritikan yang muncul mengenai perekrutan calon tamtama sebanyak 24 ribu prajurit untuk batalyon teritorial pembangunan. TNI AD menjelaskan bahwa fungsi teritorial menjadi salah satu fungsi utama yang dimiliki.
Kadispen TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6), bahwa fungsi utama teritorial adalah melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, mereka berasal dari rakyat, sehingga bersama-sama dengan rakyat bersatu, membina, dan menyiapkan rakyat agar siap bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara.
Wahyu Yudhayana juga menjelaskan bahwa sistem pertahanan keamanan Indonesia mengandung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pada masa damai ini, TNI AD harus menyiapkan rakyat untuk siap setiap saat bersama-sama dengan TNI sebagai komponen utama pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara.
“Penyiapannya itu tidak selalu atau tidak dalam bentuk penyiapan teknis pertempuran, teknis pertahanan, teknis peperangan. Penyiapannya itu kita harus meyakinkan masyarakat ini siap secara kesejahteraan, siap secara kesehatan, lalu siap secara pendidikan. Itu ada di fungsi utama teritorial, bagian dari penyiapan kita terhadap masyarakat,” kata Wahyu.
Dia juga menerangkan bahwa dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI memiliki fungsi melaksanakan kegiatan perbantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu kita harus mendukung, harus membantu itu, karena itu menjadi amanah dari tugas kita juga, pasti, militer setelah perang itu satu fungsi utama, fungsi utama pertempuran itu juga berjalan,” terangnya.
