keepgray.com – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, yang juga Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI), menyatakan dukungannya terhadap rencana TNI Angkatan Darat (AD) untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Pembentukan batalyon ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan merekrut 24.000 calon tamtama.
Bamsoet menjelaskan bahwa para tamtama ini akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengelola sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta pelayanan kesehatan. Setiap batalion akan menggarap lahan seluas 20 hektare.
Saat menghadiri ‘Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025’ di Graha Zeni Pusziad Jakarta, Bamsoet mengingatkan akan tantangan serius yang dihadapi Indonesia di era globalisasi, terutama dalam bidang keamanan. Menurutnya, tantangan keamanan saat ini telah melampaui paradigma konvensional.
“Ancaman tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi, dan multidimensional. Salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah ‘accelerated warfare’ dan perang Generasi ke-V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Bamsoet menambahkan bahwa dalam kondisi seperti ini, batas antara masa damai dan masa perang menjadi tidak jelas. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa adanya tembakan, karena alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik.
Lebih lanjut, Bamsoet menekankan perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi menghilangkan kemerdekaan. Ia menyebutkan bahwa ancaman yang masuk dalam kategori *unknown threat* membuat Indonesia seolah ‘tidur dengan musuh’. Salah satu langkah penting dalam menanggulangi ancaman ini adalah memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional.
Informasi, menurut Bamsoet, telah menjadi senjata utama, dan Indonesia rentan karena populasi digitalnya yang besar. Data dari We Are Social dan Kepios tahun 2024 menunjukkan bahwa 213 juta penduduk Indonesia terhubung ke internet, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia. Namun, hal ini juga membuka celah bagi penetrasi asing melalui media sosial, platform digital, dan teknologi kecerdasan buatan.
“Data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam. Hal tersebut menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik,” ungkap Bamsoet.
Menurutnya, ancaman multidimensi memerlukan respons yang menyeluruh dan terkoordinasi. Paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan.
Bamsoet menekankan pentingnya keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, dalam Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.
“Keluarga Besar TNI harus berada di garis depan dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif dan berimbang di ruang-ruang publik dan media sosial. Di tengah derasnya arus informasi yang banyak mengandung disinformasi dan ujaran kebencian, Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” tutup Bamsoet.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Aster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bhakti TNI Brigadir Jenderal TNI Taufiq Shobri, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Asdep Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Cecep Agus Supriyatna, dan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa Rofik.
