keepgray.com – Arief Rosyid Hasan mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi isu penambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang.
Arief, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015, menilai bahwa pencabutan IUP tersebut merupakan langkah yang tepat. Keputusan ini diambil mengingat keempat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi disana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Arief pada Selasa (10/6).
Menurut Arief, keempat tambang yang izinnya dicabut berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Oleh karena itu, pencabutan izin dinilai sudah benar untuk melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Arief juga mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai mampu mengakselerasi perintah Prabowo dengan cepat, khususnya terkait sektor energi dan sumber daya mineral. Ia optimis bahwa target Prabowo terkait swasembada energi dalam Astacita akan terealisasi oleh Bahlil melalui kerja kerasnya.
“Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Astacita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya,” ujar Arief.
Arief juga menyinggung izin PT GAG Nikel, anak usaha BUMN Antam, yang tetap beroperasi di Raja Ampat. Ia meyakini bahwa keberadaan perusahaan ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi warga sekitar. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.
“Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat disana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua,” jelas Arief.
Sebelumnya, pemerintah telah mencabut IUP empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah pertemuan antara Prabowo dengan Menteri Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Empat perusahaan yang dimaksud adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu, izin kontrak karya nikel milik PT GAG Nikel tidak dicabut.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keempat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin-izin tersebut dikeluarkan sebelum Geopark Raja Ampat dijalankan. Pemerintah berpendapat bahwa kawasan ini harus dilindungi untuk menjaga kelestarian biota laut, dan Presiden ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia.
