keepgray.com – Pemerintah Arab Saudi menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait aspek kesehatan jemaah haji Indonesia menjelang penyelenggaraan haji 2026, bahkan mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan kuota hingga 50 persen. Kekhawatiran ini disampaikan dalam pertemuan resmi antara Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, belum ditentukannya kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 menjadi sorotan. Gus Irfan menjelaskan bahwa biasanya kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai, namun tahun ini prosesnya lebih rumit. Wacana pemangkasan kuota hingga 50 persen diduga sebagai respons atas permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk teknis dan manajemen jemaah.
Irfan menyatakan pihaknya sedang bernegosiasi dan menawarkan sistem baru untuk perbaikan, seiring dengan pengalihan manajemen haji dari Kementerian Agama ke BP Haji.
Lebih dari sekadar kuota, Saudi menyoroti kondisi kesehatan jemaah Indonesia yang dinilai kurang memenuhi syarat istitha’ah. Perwakilan Saudi menyampaikan keprihatinan mendalam atas lemahnya sistem seleksi jemaah, bahkan menanyakan mengapa ada jemaah yang meninggal saat masih di pesawat.
Saudi menekankan perlunya transparansi dan validasi data kesehatan jemaah secara ketat, serta mendesak pembentukan task force gabungan Indonesia-Saudi. Gugus tugas ini akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik.
Beberapa elemen yang akan diawasi oleh gugus tugas gabungan meliputi pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan jemaah maksimal dua, standar kesehatan jemaah yang diperketat, pengawasan hotel dan makanan, serta pelaksanaan dam (denda haji) yang hanya boleh dilakukan di negara asal atau melalui perusahaan resmi Saudi, Ad-Dhahi. Pelanggaran akan dikenai sanksi bagi penyelenggara maupun jemaah.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat harapan Saudi atas peningkatan signifikan dari Indonesia dalam tata kelola dan tanggung jawab terhadap jemaah. Dengan transisi manajemen ke BP Haji, Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan sistemnya dengan standar baru yang ditetapkan Saudi.
Gus Irfan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan Saudi dan siap menyelaraskan kebijakan agar kuota jemaah Indonesia tetap aman dan penyelenggaraan haji berjalan lebih tertib dan manusiawi. Ia menegaskan bahwa ini adalah momentum evaluasi besar bukan hanya soal angka kuota, tetapi juga tentang kualitas penyelenggaraan.
