keepgray.com – Politikus PDIP, Guntur Romli, mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait preferensinya terhadap PSI dalam bursa calon ketua umum PPP. Kritik ini muncul setelah Jokowi menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi rakyat biasa di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Guntur Romli menyatakan bahwa pilihan politik Jokowi adalah haknya, namun ia meyakini publik masih mengingat pernyataan Jokowi tentang rencananya untuk kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. “Jokowi bebas menentukan pilihan politiknya. Kami tidak ada komentar,” ujarnya kepada wartawan pada Senin (9/6/2025). “Tapi saya yakin publik juga masih ingat pernyataan dia kalau sudah tidak jadi presiden mau pulang ke Solo, jadi rakyat biasa,” sambungnya.
Guntur Romli menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak sejalan dengan sikap politiknya saat ini yang masih ingin terlibat dalam urusan partai politik. “Ternyata masih mau cawe-cawe di partai politik. Akhirnya terkesan Jokowi tidak bisa dipercaya akan pernyataannya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur Romli menyatakan bahwa Jokowi sendiri yang menciptakan masalah kepercayaan atau “trust issue” terkait isu tiga periode, mobil Esemka, intervensi di pilpres untuk kepentingan anaknya Gibran Rakabuming, serta isu ijazah palsu. Menurutnya, publik memiliki masalah kepercayaan pada Jokowi karena tindakan Jokowi sendiri yang dianggap tidak bisa dipercaya.
Sebelumnya, Jokowi menanggapi kabar mengenai dirinya yang diusulkan masuk dalam bursa caketum PPP. Ia menyatakan lebih memilih berada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Yang di PPP, saya kira banyak caketum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak itu calon yang sudah beredar kan banyak. Saya di PSI sajalah,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (6/6).
Jokowi menilai banyak calon lain yang lebih baik darinya untuk posisi tersebut. Selain nama Jokowi, beberapa nama lain juga muncul dalam bursa caketum PPP, baik dari internal maupun eksternal partai, termasuk Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), hingga mantan Menparekraf Sandiaga Uno.
Sementara itu, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa partainya tidak pernah secara formal melamar Jokowi untuk menjadi caketum. “Itu adalah hak politik Pak Jokowi untuk menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya. PPP secara institusional juga tidak pernah melamar Pak Jokowi menjadi Caketum PPP,” kata Tamliha kepada wartawan pada Minggu (8/6/2026).
