keepgray.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, menilai serangan yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan sejumlah pengusaha besar.
Sarmuji menduga munculnya berbagai framing negatif terhadap Bahlil berasal dari pengusaha yang dirugikan oleh kebijakan menteri tersebut. Menurutnya, sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, kebijakan-kebijakan Bahlil dinilai lebih berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), namun merugikan pengusaha tertentu, terutama di sektor pertambangan dan migas.
“Kami menilai kebijakan Menteri ESDM agar UMKM mendapat akses yang lebih besar telah menyakiti para pengusaha yang selama ini berpesta di atas tanah negara,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).
Sarmuji menjelaskan bahwa sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya dinilai lebih menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya. Hal ini telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang merasa hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sarmuji menilai kebijakan baru ini sebagai koreksi penting agar UMKM juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional.
Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) besar lalu berencana membaginya kepada UMKM lokal adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat. Ia menyebut kebijakan Bahlil sebagai langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.
“Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Sarmuji juga menyoroti mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya. Ia menyebut mereka juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas.
“Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata Sarmuji.
Di tengah langkah-langkah progresif Bahlil, para pengusaha yang dirugikan oleh kebijakan ini disebut melawan balik dengan berbagai cara, bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.
“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Serangan terhadap Menteri ESDM sudah jauh dari proporsional dan merupakan sebuah framing jahat yang memiliki target politik,” tegas Sarmuji.
Sarmuji mencontohkan kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil. Menurutnya, izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang. Sarmuji menegaskan agar publik tidak terjebak pada narasi yang tidak adil.
“Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” kata Sarmuji.
Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan akan terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Bahlil dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.
