keepgray.com – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti minimnya jumlah bus shalawat yang disediakan khusus untuk jemaah lanjut usia (lansia) di Terminal Jiyad, Mekkah. Peninjauan dilakukan pada Minggu (1/6/2025) untuk mengevaluasi layanan bus yang mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram.
Selly mengungkapkan bahwa dari sekitar 140 bus shalawat yang tersedia di terminal, hanya sekitar 15 unit atau 10 persen yang diperuntukkan bagi lansia. Padahal, jumlah jemaah lansia dari seluruh Indonesia mencapai sekitar 51 ribu orang. Ia mempertanyakan apakah jemaah lansia harus menunggu di shelter terminal atau bisa dijemput langsung di depan hotel agar mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman dan tidak bercampur dengan jemaah reguler.
“Saat kami tanyakan kepada petugas, ternyata jumlah jemaah lansia yang masuk melalui terminal ini masih sangat sedikit. Mereka mengatakan bahwa sebagian bisa naik dari luar terminal, namun banyak jemaah tidak mengetahui hal ini karena kurangnya sosialisasi,” jelas Selly, politisi dari Komisi VIII DPR RI.
Selain itu, Selly menyoroti minimnya penanda atau ikon pada bus yang menunjukkan bahwa bus tersebut milik pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak jemaah tersesat naik bus milik negara lain yang tidak menuju jalur yang semestinya. Ia berharap hal ini menjadi perhatian agar jemaah tidak kebingungan di lapangan.
Selly mengapresiasi kinerja petugas, khususnya tim transportasi, yang mengoperasikan 127 bus shalawat, termasuk 32 unit untuk jemaah disabilitas di tiga terminal utama: Syib Amir, Jiyad, dan Jabal Ka’bah. Ia menekankan pentingnya sistem pergerakan dan perputaran bus agar tidak mengganggu jadwal keberangkatan jemaah ke Masjidil Haram dan menyebabkan antrean panjang.
“Kemarin kami menerima laporan bahwa masih ada jemaah yang kesulitan mendapatkan angkutan bus. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Anggota Timwas DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy, menyoroti kendala teknis yang dihadapi petugas lapangan akibat kebijakan otoritas Arab Saudi yang ketat. Ia menyarankan agar hal-hal teknis seperti ini diselesaikan melalui pendekatan diplomatik dengan para pemangku kepentingan di Saudi.
