keepgray.com – Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mempertimbangkan pengakuan negara Palestina, namun langkah ini dinilai prematur dan kurang efektif untuk menekan Israel agar mencapai kesepakatan damai dengan Palestina. Para diplomat dan pakar berpendapat bahwa tindakan ini dapat memperdalam perpecahan di Barat, terutama di Uni Eropa dan dengan Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Agar pengakuan ini lebih dari sekadar simbolis, perlu adanya tindakan lain seperti sanksi dan larangan perdagangan.
Prancis berencana untuk membahas masalah ini dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan bersama dengan Arab Saudi pada 17-20 Juni. Tujuan konferensi ini adalah untuk menetapkan parameter bagi peta jalan menuju negara Palestina dan memastikan keamanan Israel. Jika Macron melanjutkan rencananya, Prancis akan menjadi negara Barat pertama yang mengakui negara Palestina, yang berpotensi memberikan momentum bagi gerakan yang selama ini didominasi oleh negara-negara kecil. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, menyatakan bahwa jika Prancis mengambil langkah ini, negara-negara Eropa lain akan mengikuti.
Sikap Macron berubah karena meningkatnya serangan Israel ke Gaza dan kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat. Ada urgensi di Paris untuk bertindak sebelum gagasan solusi dua negara menghilang. Penasihat Timur Tengah Macron, Anne-Claire Legendre, menekankan perlunya tindakan konkret untuk mempertahankan prospek negara Palestina.
Para diplomat memperingatkan bahwa meskipun Macron mendukung langkah ini, keputusan akhir belum dibuat dan banyak hal dapat berubah, termasuk potensi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Para diplomat Prancis berusaha memastikan kondisi terbaik untuk pengambilan keputusan, termasuk penilaian penuh pada konferensi PBB mengenai reformasi Otoritas Palestina, pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi di masa depan. Pejabat Israel telah berupaya mencegah langkah ini, yang dianggap sebagai “bom nuklir” bagi hubungan bilateral.
