keepgray.com – Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan bantuan untuk normalisasi kali di wilayah Tangerang Raya yang sempat dilanda banjir beberapa waktu lalu. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Banten, Arlan Marzan, mengungkapkan bahwa Tim Pengendali Banjir telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian.
“Dalam jangka pendek, kami akan meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan perbaikan segera, seperti tanggul yang rusak, serta area yang membutuhkan normalisasi,” kata Arlan di Kota Serang, Selasa (15/7/2025).
Pendataan terkait hal ini telah diselesaikan, dan Pemprov Banten bersama pihak-pihak terkait akan segera melakukan survei sebagai tindak lanjut. “Pendataan sudah selesai. Survei sudah dilakukan sejak Senin untuk menentukan langkah selanjutnya,” imbuhnya.
Arlan menjelaskan bahwa normalisasi akan difokuskan pada kali di Perumahan Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, serta Ciledug Indah, Kota Tangerang.
Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada pekan lalu, tepatnya Senin (7/7) dan Selasa (8/7), turut berdampak pada Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak banjir memang termasuk daerah rawan.
“Dulu banjir itu musiman, terjadi setiap empat tahun sekali. Namun, sekarang intervalnya semakin pendek. Pertumbuhan wilayah yang semakin padat dan berbagai faktor lain menyebabkan banjir bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun. Contohnya di Ciledug Indah, Puri Kartika, Maharta, Jurangmangu, dan wilayah lainnya,” jelasnya pada Selasa (8/7).
Andra Soni menilai bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah penyempitan saluran air. Menurutnya, masalah ini perlu diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Kami telah membentuk Satgas Pengendalian Banjir yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Diharapkan satgas ini dapat segera bekerja. Langkah pertama yang harus diambil adalah mencari solusi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pengembang,” pungkasnya.
