keepgray.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jumlah kementerian/lembaga (K/L) di era Presiden Prabowo Subianto mengalami peningkatan signifikan, dari 86 menjadi 99. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (14/7).
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa jumlah pemerintah daerah naik menjadi 546, desa menjadi 75.266, dan satuan kerja (satker) mencapai 19.439. Selain itu, jumlah wajib pajak juga meningkat dari 80,11 juta orang menjadi 82,23 juta. Total eksportir dan importir di Indonesia pada tahun ini mencapai 148 ribu orang.
Sri Mulyani menekankan pentingnya investasi di bidang sistem untuk menjawab volume kegiatan yang meningkat, tanpa harus menambah jumlah pegawai.
Target APBN 2025 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan negara dipatok naik 2,03 persen year on year (yoy) mencapai Rp3.004,5 triliun. Belanja pemerintah pusat ditargetkan naik 2,34 persen ke Rp2.701,44 triliun; transfer ke daerah (TKD) tumbuh 0,62 persen menjadi Rp919,87 triliun; pembiayaan utang naik 1,28 persen menjadi Rp775,9 triliun; serta pengelolaan aset negara naik 7,57 persen ke Rp13.692,36 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan target APBN tersebut menggambarkan peningkatan yang cukup tinggi dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kementerian Keuangan saat ini terdiri dari 1.071 satker dengan 77.468 pegawai. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan perampingan pegawai, dengan penurunan sekitar 4,07 persen dibandingkan 80.759 pegawai pada 2021.
Suahasil menjelaskan bahwa strategi SDM dilakukan dengan penguatan pada IT dan sistem informasi, sehingga jumlah pegawai dapat terus dievaluasi. Penerimaan pegawai baru tetap ada, namun dilakukan dengan sangat selektif dan untuk mengganti yang pensiun. Penataan komposisi SDM juga terus dilakukan untuk mendukung kualitasnya.
