keepgray.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan kepeloporannya dalam reformasi birokrasi di tingkat daerah dan dinilai layak menjadi contoh nasional dalam penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyampaikan apresiasinya saat kunjungan kerja ke Surabaya pada Kamis (3/7), mengakui capaian konkret Pemkot Surabaya dalam mengimplementasikan RBT yang berdampak langsung pada masyarakat. “KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).
Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini fokus pada tema strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan kedua tema tersebut dalam kebijakan dan implementasi nyata.
Berdasarkan penilaian indeks reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. “Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Namun, Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas, melainkan harus berdampak nyata bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meninjau langsung pelayanan publik di Surabaya, seperti Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
Rini memuji MPP Siola sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia karena berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengapresiasi kunjungan MenPAN-RB sebagai pengakuan atas kerja keras jajarannya dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah sistem satu data yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Bu Rini (MenPAN-RB) juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional,” jelas Eri.
Sistem satu data ini memungkinkan Pemkot menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terbukti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. “RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen,” tambahnya.
Rini meminta Surabaya menjadi proyek percontohan nasional untuk pola kerja ASN yang lebih fleksibel, termasuk dari balai RW. Eri berharap inovasi ini semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan-pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua warga Kota Surabaya,” pungkasnya.
