keepgray.com – Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkejut atas pengumuman tarif impor 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebelumnya menargetkan 7 Juli 2025 sebagai batas akhir kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan AS, sebelum keputusan tarif diumumkan pada 9 Juli 2025.
“Tentu kita terkejut dengan keputusan yang keluar sebelum 9 Juli 2025,” ujar Haryo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Haryo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pihak Amerika. Ia mengklaim bahwa para pejabat pemerintahan Trump, termasuk menteri hingga pengusaha AS, mengakui kelengkapan persyaratan tersebut.
Namun, Trump tetap bersikeras menetapkan tarif impor 32 persen untuk produk-produk Indonesia, tidak berubah dari pengumuman awal pada 2 April 2025.
“Proposal kita bahkan mendapat pujian dari tim negosiasi di Amerika Serikat dan menjadi rujukan untuk negara-negara lain,” klaim Haryo. Ia menambahkan bahwa pemerintah AS mungkin mempertimbangkan faktor global secara keseluruhan, tidak lagi menghitung berdasarkan negara per negara.
Meskipun demikian, Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa keputusan tarif ini belum final. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan terbang ke AS untuk bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan Trump, termasuk Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dan Pejabat USTR Duta Besar Jamieson Greer.
“Kita menganggap masih ada peluang untuk berdiskusi. Pihak Amerika Serikat juga menyampaikan bahwa mereka akan merespons sikap Indonesia. Ini belum final dan mereka menginginkan respons positif dari kita,” tutur Haryo.
Ia menambahkan bahwa perundingan masih berlangsung dan Indonesia akan menekankan posisinya sebagai negara strategis dalam perdagangan internasional, dengan harapan mencapai kesepakatan yang lebih baik.
Kemenko Perekonomian yakin masih ada ruang diskusi terkait tarif resiprokal tersebut. Haryo mengungkapkan bahwa Airlangga akan menyampaikan kepada pihak AS bahwa Indonesia adalah negara yang sangat strategis dengan sumber daya alam yang melimpah, dengan harapan AS mempertimbangkan kembali posisi Indonesia.
Namun, Haryo tidak memberikan kejelasan mengenai dampak keanggotaan Indonesia di BRICS, menyusul ancaman Trump untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen kepada anggota BRICS. Ia hanya menekankan bahwa Indonesia masih fokus untuk menurunkan tarif 32 persen.
