keepgray.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemisahan antara pemilu nasional dan daerah. Menurutnya, keputusan ini akan membawa implikasi yang luas.
“Ya, tentu keputusan MK-nya ada implikasinya, itu sedang dalam pembahasan kita,” ujar Budi Gunawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).
Budi Gunawan menjelaskan bahwa implikasi dari putusan MK tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola, perubahan regulasi, sistem penganggaran, serta potensi risiko yang mungkin timbul. Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam untuk memetakan seluruh implikasi tersebut.
“Setelah nanti kita petakan, dalam hal ini tingkat pemerintah, kita bahas dengan DPR, prosesnya seperti apa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi Gunawan menyatakan bahwa implementasi putusan MK ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan.
Putusan MK terkait pemisahan pemilu ini menuai kritik dari sejumlah partai politik. Beberapa partai berpendapat bahwa putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Selain itu, ada juga yang menyoroti bahwa MK dinilai sering mengubah putusannya dan saat ini dianggap telah menjadi pembentuk norma baru di luar peran DPR dan pemerintah.
