keepgray.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons potensi jalur hukum terkait insiden jatuhnya turis asal Brasil, Juliana Marins, dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah eksekutif. Puan menyampaikan pernyataan ini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/7/2025).
Puan menambahkan bahwa pihaknya akan meminta pemerintah untuk menindaklanjuti ancaman gugatan tersebut. “Kita akan minta pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan hal itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Brasil melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU) membuka opsi untuk menempuh jalur hukum internasional terkait kematian Juliana Marins saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia.
DPU telah mengajukan permintaan resmi kepada Kepolisian Federal (PF) pada Senin (30/6/2025) untuk melakukan investigasi kemungkinan adanya kelalaian dari pihak berwenang Indonesia dalam insiden ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini ke forum internasional, seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR).
Pihak keluarga Juliana telah meminta autopsi ulang terhadap jenazahnya, dan permintaan ini dikabulkan oleh pengadilan federal Brasil.
Menurut laporan O Globo, yang mengutip keterangan dari Emirates, jenazah Juliana tiba di Bandara Internasional Guarulhos, Sao Paulo, pada Selasa (1/7) sore, sekitar pukul 17.10 waktu setempat. Jenazah kemudian dibawa ke Rio de Janeiro dengan pesawat Angkatan Udara Brasil.
Berdasarkan kesepakatan antara Kejaksaan Agung, Kantor Pembela Umum (DPU), dan pemerintah Rio de Janeiro, autopsi ulang terhadap jenazah Juliana akan dilakukan pada Rabu (2/7) pagi waktu setempat.
DPU Rio de Janeiro menyatakan bahwa “Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta didasarkan pada autopsi yang dilakukan oleh otoritas Indonesia, tetapi tidak memberikan informasi konklusif mengenai waktu pasti kematian.”
