keepgray.com – Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, Rabu (2/7/2025), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Mereka meminta Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah.
Aksi ini terjadi saat Fadli Zon hendak menjawab pertanyaan dari anggota Komisi X DPR. Sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil yang berada di balkon ruang rapat membentangkan spanduk dan poster. “Hentikan pemutihan sejarah,” seru salah satu anggota koalisi, diikuti seruan lainnya, “Dengarkan suara korban.”
Selain menolak penulisan ulang sejarah, mereka juga menolak rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Fadli Zon tampak tercengang dengan aksi tersebut. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta Koalisi Masyarakat Sipil menghentikan aksinya, namun tidak diindahkan. “Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing,” kata Lalu. “Lawan sisa-sisa Orde Baru,” balas anggota koalisi.
Pamdal DPR RI kemudian meminta Koalisi Masyarakat Sipil untuk keluar dan menggiring mereka keluar gedung DPR RI.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Jane, dalam wawancara terpisah, menyatakan kedatangan mereka untuk memprotes dan meminta penghentian proyek penulisan ulang sejarah. Ia mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal pada tahun 1998. “Kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemeriksaan masal adalah rumor dan peristiwa 1998 itu tidak ada buktinya,” tegasnya.
Jane menambahkan, pihaknya hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon agar meminta maaf kepada publik dan mengakui kesalahannya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan mendesak Fadli Zon meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. “Lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah. Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” pungkasnya.
