keepgray.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan PT PLN (Persero) membutuhkan anggaran hingga Rp50 triliun untuk program elektrifikasi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah pedesaan dengan infrastruktur yang belum memadai.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk periode 2025 hingga 2029. Alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp42,26 triliun, akan difokuskan untuk memperluas jaringan listrik ke seluruh pelosok perdesaan dalam lima tahun mendatang.
“Kebutuhan investasi untuk mencapai Renewable Energy (RE) atau akses listrik PLN 100 persen, itu khusus jaringannya sendiri dan pembangkitnya, list desknya, itu Rp42,26 triliun. Kami sudah hitung, berdasarkan roadmap, apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trapo, jenis apa yang digunakan,” ujar Jisman dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Senin (30/6).
Selain itu, anggaran sebesar Rp5,5 triliun diperlukan untuk meningkatkan jam operasional listrik menjadi 24 jam sehari di 420 lokasi yang saat ini masih mengalami keterbatasan akses listrik. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,25 triliun, dengan fokus utama pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Mohon maaf masyarakat kita itu mungkin tidak mampu, saatnya kita datang, berikan instalasi listrik dan token yang sudah kita biasa lakukan, itu Rp2,25 triliun. Jadi Rp50 triliun lah totalnya,” imbuhnya.
Kementerian ESDM mencatat bahwa masih terdapat 10.068 wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik, dengan rincian sebagai berikut: Maluku-Papua-Nusa Tenggara (5.555 lokasi), Kalimantan (1.099 lokasi), Sulawesi (799 lokasi), Sumatera (985 lokasi), dan Jawa (1.630 lokasi).
