keepgray.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan strategi “senyap” yang digunakannya dalam menyeleksi dan melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode ini melibatkan pemanfaatan akses ke berbagai lembaga intelijen dan penegak hukum untuk menelusuri latar belakang calon pejabat, sehingga proses pelantikan 61 orang pejabat dapat berjalan tanpa gejolak.
Pelantikan puluhan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan serangkaian surat keputusan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Dalam Negeri, yang puncaknya tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025.
Pramono, yang berbicara pada acara ‘Closing Ceremony JMW 2025’ di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025), menyatakan kebanggaannya atas kelancaran proses ini. “Tidak sampai 2 bulan baru satu-satunya gubernur dan wakil gubernur, yang sudah melantik 61 orang pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta tanpa ada riak apapun,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dari 61 pejabat yang dilantik, sekitar 40 orang di antaranya belum pernah ia temui secara langsung sebelumnya. Untuk menelusuri rekam jejak para calon pejabat, Pramono memanfaatkan akses ke Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Pengalaman Pramono selama 10 tahun sebagai Sekretaris Tim Penilai Akhir Pemerintah Pusat menjadi kunci kemampuannya dalam melakukan penelusuran ini. “Saya 10 tahun menjadi Sekretaris Tim Penilai Akhir Pemerintah Pusat. Sehingga saya punya akses ke BIN, PPATK, BSSN, BAIS, dan sebagainya, dan semua terkejut orang-orang yang saya pilih,” jelas Pramono. Ia menuturkan bahwa banyak pihak terheran-heran dengan informasi yang dimilikinya, menunjukkan betapa senyap dan efektifnya metode yang diterapkan.
Sebagai contoh, Pramono menceritakan mengenai satu jabatan yang sangat strategis, yaitu posisi yang mengurusi aset, yang biasanya menjadi rebutan sengit di kalangan pejabat. Ia mengaku baru mengenal pejabat yang mengisi posisi tersebut, bernama Sony, setelah proses pelantikan. “Bahkan ketika melantik pun, saya nggak tahu kalau yang namanya Pak Sony orang ini. Dia yang memperkenalkan diri, ‘Saya Sony Pak’, (dijawab) ‘oh baik, besok dua hari lagi kamu menghadap saya’,” tutup Pramono, menggambarkan betapa ketat dan rahasianya proses seleksi yang dilakukan.
