keepgray.com – Tol Sigli-Banda Aceh (Tol Sibanceh) sepanjang 74,2 kilometer ditargetkan akan tersambung penuh pada tahun ini. Jalan tol pertama di Provinsi Aceh ini terdiri dari 6 seksi dengan progres fisik keseluruhan mencapai 96,67 persen, menyisakan pekerjaan tahap akhir pada Seksi Padang Tidji-Seulimeum dan Seksi Kuto Baro-Simpang Baitussalam.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa kehadiran tol ini diperlukan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, serta menurunkan biaya transportasi. “Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Rabu (25/6).
Pembangunan Tol Sibanceh dilaksanakan bertahap sejak semester II-2018, dimulai dari ruas Indrapuri-Blang Bintang. Seksi 1 Padang Tidji-Seulimeum sepanjang 24,67 km saat ini telah memasuki tahap akhir konstruksi dengan progres fisik 99,46 persen. Seksi 2 Seulimeum-Jantho sepanjang 6,26 km telah beroperasi sejak 8 Maret 2022, sementara Seksi 3 Jantho-Indrapuri sepanjang 16,37 km beroperasi sejak 26 Februari 2021. Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 14,60 km beroperasi sejak 1 Juli 2020, dan Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro sepanjang 7,3 km juga sudah beroperasi.
Untuk Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam sepanjang 5 km, jalan utama sudah selesai 100 persen. Saat ini, pembangunan Simpang Susun (SS) Kutabaro tengah diselesaikan dengan progres 87 persen. “Untuk Seksi Kutabaro-Simpang Baitussalam hanya simpang susun saja yang belum tuntas, saat ini progresnya sudah 87 persen, sementara untuk mainroad sudah operasi,” kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh Heri Yugiantoro.
Dengan penyelesaian dua seksi terakhir tersebut, seluruh trase Tol Sigli-Banda Aceh akan tersambung penuh antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Pidie pada 2025. Jalan Tol Sigli-Banda Aceh merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatera yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Aceh, memperlancar arus barang, mobilitas masyarakat, serta membuka akses terhadap pusat-pusat produksi dan distribusi di wilayah Aceh.
