keepgray.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) berkomitmen untuk bekerja sama dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi di seluruh Indonesia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi. Langkah ini merupakan dukungan Kemnaker terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“Kami di Kemnaker memiliki banyak Balai, yakni 21 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), 13 Satuan Pelayanan (Satpel), ada 300-an Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemda, 4000-an BLK Komunitas, punya instruktur berbagai bidang sertifikasi dan kami punya badan sertifikasi yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” kata Menaker Yassierli saat bertemu dengan Menkop Budi Arie Setiadi di kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (23/6).
Yassierli menekankan pentingnya pengelolaan koperasi oleh individu yang memiliki kompetensi standar, bukan hanya pegawai yang mendekati masa pensiun. Ia menegaskan kesiapan Kemnaker untuk mendukung penuh pengelolaan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi yang diyakini akan mendapat dukungan dari Presiden.
Menurut Yassierli, pengelolaan koperasi akan lebih baik dan profesional jika pengelola memiliki sertifikat kompetensi. “Kalau belum punya sertifikat, jangan dulu (mengelola-red). Teknisnya bisa diidentifikasi nanti, misalnya manajemen bisnis atau keuangan. Kalau belum ada skemanya, kita bentuk tim buat skema bersama-sama, sekaligus membuat Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” jelasnya.
Kemnaker juga siap mengoptimalkan koperasi milik Serikat Pekerja/Serikat Buruh. “Sinergi ini penting, karena Kemenkop dengan Kemnaker memiliki napas sama, berjuang untuk memberikan pemanfaatan bagi banyak orang,” imbuh Yassierli.
Budi Arie Setiadi menyambut baik sinergi ini, mengingat saat ini sudah ada 80.133 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan sekitar 640 ribu orang sebagai pengurus dan pengawas. “Saya setuju disertifikasi kepada pengelola Kopdes di seluruh Indonesia dan Kemenkop membutuhkan bantuan Kemnaker,” kata Budi Arie.
