keepgray.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengancam akan mencabut izin pengelolaan Blok Masela yang dipegang oleh Inpex Corporation jika perusahaan asal Jepang tersebut tidak segera memulai produksi. Ancaman ini disampaikan setelah pemerintah mengirimkan surat peringatan pertama kepada Inpex Corporation.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Inpex Corporation telah memegang hak konsesi Blok Masela sejak tahun 1998, namun hingga kini, atau selama 26 tahun, belum ada produksi yang terealisasi dari lapangan gas alam cair (LNG) di Maluku tersebut.
“Saya sudah memberikan surat peringatan pertama. Masih main-main, peringatan kedua. Kalau tidak, kita cabut atas nama negara,” ujar Bahlil dalam acara Energi dan Mineral Forum di Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Bahlil, kondisi mandeknya produksi ini sangat disayangkan mengingat kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan produksi energi nasional yang beberapa tahun terakhir terus menurun. Ia secara terbuka menyatakan bahwa Inpex telah diberikan konsesi selama 26 tahun tanpa hasil yang nyata.
Bahlil menambahkan bahwa sanksi tegas ini tidak hanya berlaku untuk Inpex Corporation, tetapi untuk seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dinilai tidak serius dalam menjalankan produksi migas di Indonesia.
“Jadi kalau izin sudah dikasih, eksplorasi sudah, POD (Plan of Development) dibuat mundur-mundur, ya seizin Bapak Presiden dengan segala hormat saya akan evaluasi sampai tingkat pencabutan izin,” tegasnya.
Pemerintah saat ini berupaya keras untuk menggenjot produksi minyak nasional hingga mencapai target 1 juta barel per hari pada tahun 2030. Oleh karena itu, semua lapangan migas yang mangkrak akan dievaluasi secara menyeluruh agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
“Konsesi itu diberikan untuk dipergunakan dalam rangka meningkatkan produktivitas, produksi, dan pendapatan negara,” pungkas Bahlil, menekankan pentingnya pemanfaatan izin yang telah diberikan demi kepentingan negara.
