keepgray.com – Sebuah nota diplomatik tertutup yang ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri bocor, mengungkap sejumlah catatan terkait penyelenggaraan haji.
Nota yang terbit pada 16 Juni 2025 itu menyoroti ketidaksinkronan data jemaah dan kurangnya koordinasi dengan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) dalam pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah.
Kementerian Agama (Kemenag) membantah tudingan tersebut. Dalam keterangan yang diterima pada Jumat (20/06/2025), Kemenag menjelaskan bahwa pergerakan jemaah gelombang I dari Madinah ke Makkah dilakukan dengan menempatkan jemaah dari satu penerbangan di satu hotel di Madinah.
Namun, Kemenag mengakui bahwa konfigurasi keberangkatan ke Makkah harus berbasis syarikah. Terdapat kelompok kecil jemaah dengan konfigurasi syarikah yang berbeda sehingga mereka sementara waktu tinggal di Madinah.
Hilman Latif, menanggapi nota diplomatik yang beredar, menjelaskan bahwa Ditjen PHU atau Misi Haji Indonesia menyediakan transportasi sendiri, termasuk mobil yang lebih kecil atau mini-bus. Hal inilah yang disebut dalam surat tersebut sebagai memberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur.
“Kita sudah komunikasikan itu ke Kementerian Haji. Kita sudah sampaikan ke Syarikahnya. Jadi itu sudah disepakati. Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait, Kemenhaj maupun Syarikah,” tegas Hilman.
