keepgray.com – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara memastikan tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Satgasus ini bahkan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga pemerintahan.
Anggota Satgasus Penerimaan Negara, Yudi Purnomo Harahap, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan penindakan jika menemukan penyimpangan. Namun, Yudi menekankan bahwa fokus utama Satgassus Penerimaan Negara adalah mencegah kebocoran anggaran negara.
“Ya, kalau misalnya ada, kami menemukan ada kasus yang, ‘wah ini adalah penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, ataupun kemudian ini ada pihak-pihak ketiga’, yang ada indikasi bahwa terlalu tindak pidana korupsi. Yang kita tahu kan ada 30 jenis, ya. Mulai dari ada kerugian keuangan negara, ada penyuapan, dan sebagainya. Ya tentu kita akan koordinasi dengan Kortas Tipikor terkait dengan kasus ini,” ujar Yudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).
Yudi menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika melihat indikasi pidana korupsi, karena hal itu akan mengganggu optimalisasi penerimaan negara.
“Soalnya kalau berlarut-larut kan penerimaan negara nggak akan optimal, seperti itu. Karena bisa jadi, sebenarnya penyimpanan negara kita besar. Tapi karena kebocoran, ada yang kebocoran karena memang tata kelolanya belum benar, pengawasannya belum benar, atau ada juga yang karena sengaja, juga bisa terjadi karena adanya penyimpanan yang tentu ujung-ujungnya adalah korupsi,” ungkapnya.
Yudi menjelaskan bahwa Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara memiliki pendekatan yang berbeda dengan Satgassus Pencegahan Korupsi sebelumnya. Fokus mereka adalah mendampingi kementerian atau lembaga dalam mengidentifikasi dan mencari solusi dari permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.
“Kalau Satgassus Pencegahan Korupsi kan lebih banyak kepada bagaimana lebih banyak kepada proses celah-celah korupsi di mana aja termasuk juga penanaman integritas bagi para pegawai ASN di kementerian,” ucapnya.
“Tapi kalau misalnya optimalisasi ini kan kita sudah bisa lebih fokus nih bagaimana di kementerian mereka punya PNBP misalnya di situ kemudian kita lihat kita analisis loh kok PNBP-nya ini sebenarnya bisa optimal gitu ya artinya bisa lebih dari yang didapatkan dan apalagi sebenarnya kementerian-kementerian ini itu mereka sudah bisa juga sebenarnya sudah punya identifikasi terhadap permasalahan,” sambung dia.
Yudi juga menuturkan bahwa kehadiran Satgassus bukan hanya untuk mengawal penerimaan, tetapi juga sebagai dukungan agar kementerian tidak merasa bekerja sendiri dalam mengejar target penerimaan negara. Setiap kementerian, kata dia, memiliki target untuk memenuhi penerimaan negara.
“Jadi ya kita harapkan dengan kehadiran kita bisa lebih lah ya, termasuk juga kami dengan adanya kami ya bisa jadi penyemangat juga bagi teman-teman di kementerian ya bahwa mereka enggak sendirian gitu kan bahwa ada kita yang mendampingi,” ungkapnya.
