keepgray.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Polri untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor-sektor ekonomi yang belum terdeteksi, termasuk aktivitas ekonomi tersembunyi atau ilegal.
Kerja sama ini dijalankan bersama Tim Satgassus Polri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan bahwa DJP dan Satgassus Polri telah membahas sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus optimalisasi penerimaan pajak.
Upaya pengumpulan pajak dari shadow economy akan dilakukan melalui pertukaran data dan penegakan hukum bersama. Sinergi ini bertujuan memperkuat penegakan hukum atas kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Fokus kerja sama mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal, termasuk illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada tahun ini, meningkat 13,9 persen dibandingkan dengan outlook 2024. Hingga akhir Mei 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp683,3 triliun, atau 31,2 persen dari target APBN 2025.
