keepgray.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Satgassus ini bertugas mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Sri Mulyani menekankan bahwa pembentukan Satgassus ini krusial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sehat.
“Tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025, dikutip pada Rabu (18/6/2025).
Sri Mulyani menambahkan bahwa inisiatif Kapolri ini bukan hal baru, karena Satgassus dari Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengaku diundang saat peluncuran pertama Satgassus dan menyatakan bahwa pembentukan ini mungkin diperkuat lagi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara di kantor Kemenkeu. Bimo menegaskan komitmen untuk berkoordinasi dengan Satgassus, terutama dalam mengamankan penerimaan negara dari sisi pencegahan maupun penindakan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan menunjuk Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satgassus. Anggota Satgassus terdiri dari mantan pegawai KPK yang berpengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan.
Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus, menjelaskan bahwa selama enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgassus juga telah melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur dan Pelabuhan Benoa Bali.
Hotman Tambunan, ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, menyatakan bahwa masih ada potensi peningkatan pendapatan negara di sektor perikanan. Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, untuk memetakan masalah dan menawarkan solusi dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.
Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Satgassus menemukan permasalahan terkait banyaknya kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan, sehingga PNBP tidak dapat dipungut.
