keepgray.com – Pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) masih lebih rendah hingga pertengahan 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa belanja bansos pada 2025 baru mencapai Rp48,8 triliun atau 32,6 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yang mencapai Rp70,9 triliun atau 46,3 persen dari APBN pada 2024.
“Untuk belanja bantuan sosial, sejumlah belanja belum terealisasi karena memang belanjanya ada yang sifatnya tiga bulanan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).
Ia menjelaskan bahwa beberapa bansos telah disalurkan pada Maret-April, dan penyaluran berikutnya akan dilakukan pada bulan Juni dan Juli. Selain itu, rendahnya realisasi bansos juga disebabkan oleh penyelarasan data. Pemerintah sedang beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami telah mengecek juga kepada teman-teman di Kementerian Sosial, maka sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun PKH Triwulan II 2025 akan diselesaikan di bulan Juni ini,” ujar Suahasil.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengklarifikasi isu-isu terkait bansos. Ia menyatakan bahwa keterlambatan penyaluran bansos ke sebagian masyarakat disebabkan oleh perbaikan data melalui DTSEN.
Gus Ipul menyebutkan bahwa ada 1,9 juta keluarga yang dicoret dari daftar penerima bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang memenuhi kriteria.
“Mereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru,” ujar Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).
