keepgray.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, tengah mempersiapkan program inovatif bernama Banyuwangi Melayani. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di wilayahnya, dengan fokus pada kecepatan, efisiensi, dan pendekatan yang lebih humanis.
Selama ini, masyarakat seringkali menghadapi kendala saat mengakses layanan publik, terutama terkait informasi yang terbatas mengenai regulasi perizinan, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.
“Salah satu penyebab utama kendala ini adalah kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat, serta komunikasi yang kurang optimal dengan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” ujar Ipuk dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).
Banyuwangi Melayani akan menjadi wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan tenaga teknis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD akan menyediakan kontak person yang mudah diakses, mulai dari kepala dinas hingga tenaga teknis yang relevan. Dengan cara ini, diharapkan setiap kendala yang dihadapi masyarakat dapat segera diatasi.
Melalui program ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
“Selama ini, kami sudah memiliki layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Banyuwangi Melayani hadir sebagai pelengkap, agar penanganan masalah menjadi lebih spesifik,” jelasnya.
Ipuk menambahkan bahwa Banyuwangi Melayani juga bertujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih manusiawi. Transformasi digital yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya dapat diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Di sinilah pentingnya jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” imbuhnya.
Seringkali, masyarakat menganggap bahwa semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan instrumen negara sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Banyuwangi. Padahal, secara regulasi, beberapa di antaranya melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, atau bahkan pihak ketiga.
“Contohnya dalam proses perizinan usaha atau bangunan. Kewenangan ini tidak hanya berada di tangan pemkab, tetapi juga melibatkan kementerian, tim independen, konsultan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan mengenai sejauh mana kendala yang terjadi,” tuturnya.
Banyuwangi Melayani akan menyediakan daftar nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi. Informasi ini akan disebarkan di berbagai kantor dan lokasi strategis di Banyuwangi.
“Prinsipnya, semua masyarakat harus terlayani dengan sebaik-baiknya. Kami ingin mengurai masalah dan memberikan solusi yang tepat,” pungkasnya.
