keepgray.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mempertanyakan dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terhadap wacana jalan berbayar di Jakarta. Rani mengingatkan bahwa saat ini Pramono Anung lah yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Ya memang kenapa kalau Pak Ahok dukung? Warga siapapun kan boleh dukung, yang Gubernur kan pak Pramono-nya, program Gubernur yang memang dirasa pro rakyat ya memang perlu didukung kan ya, jadi kenapa harus heboh,” kata Rani saat dihubungi, Senin (16/6/2025).
Rani menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap wacana jalan berbayar tersebut, untuk menentukan apakah kebijakan ini akan merugikan atau menguntungkan masyarakat. “Yang paling penting saat ini kita lihat kajian perihal jalan berbayar memberatkan atau menguntungkan untuk masyarakat, kalau statement Pak Ahok ya bebas saja kan seperti warga lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rani mengaku belum mendapatkan penjelasan detail terkait wacana jalan berbayar tersebut dan merasa belum ada pembahasan mengenai hal itu di DPRD. “Sepanjang sepengetahuan saya hal tersebut sepertinya masih baru wacana belum ada penjelasan detailnya, karena saya pribadi belum dengar detailnya dan belum merasa ada pembahasan mengenai hal tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Menurut Ahok, tarif ERP dapat diatur langsung oleh gubernur.
“Saya pikir ERP ini nggak salah, selama tujuan awalnya sama. Harganya bisa di-adjust oleh gubernur setiap saat,” kata Ahok seusai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Ahok menjelaskan bahwa sistem ERP berbeda dengan jalan tol. Tarif tol bersifat tetap dan tidak dapat diubah sewaktu-waktu, serta memerlukan proses birokrasi yang panjang dalam penetapannya. Sementara itu, ERP memungkinkan penyesuaian tarif yang lebih fleksibel untuk mengatur lalu lintas.
“Nah dengan cara itu kita pakai ERP untuk mengatur lalu lintas. Misalnya contoh ruas ini agak macet gitu ya, orang kenapa nggak mau masuk ke jalan alternatifnya karena mahal itu. Nah itu bisa diturunin harganya. Kalau tol kan nggak, mahal atau mahal gimana pun macet kita nggak ada pilihan,” jelasnya.
Ahok menambahkan bahwa penerapan ERP harus disertai dengan penyediaan transportasi publik yang memadai, seperti bus gratis, serta fasilitas parkir yang terintegrasi dengan gedung-gedung di pusat kota. “Jadi jangan kaget kalau tol kan, saya lihat ada persepsi yang mungkin agak keliru mungkin ya. ‘Wah ini gila nih, jalan tuh pakai tol udah macet, ERP lagi kena duit, duit kita habis dong’. Nah di situ disediakan bus, kayak Sudirman-Thamrin, ada bus gratis, ada apa. Dulu sampai kita berpikir mau siapin parkir yang di gedung-gedung,” pungkasnya.
