keepgray.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Penegasan ini disampaikan dalam pidato penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).
“Kita akan perkuat kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta. Kita akan perkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).
Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan disiplin fiskal, menyederhanakan proses perizinan, dan mempercepat pengadaan lahan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan kompetitif.
“Kita berada di ambang transformasi besar. Saya optimis angka-angka menunjukkan kekayaan kita luar biasa,” imbuhnya.
Selain itu, Prabowo menyoroti peran strategis Sovereign Wealth Fund Indonesia, Danantara, yang siap menjadi mitra aktif dalam investasi infrastruktur. Dengan dukungan dana investasi negara yang kuat, pemerintah mendorong model kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan.
“Danantara siap ikut serta dalam proyek-proyek infrastruktur,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang menuju swasembada pangan, energi, dan air, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dan kepastian hukum sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang.
“Kita akan tertibkan. Kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, iklim usaha bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menambahkan bahwa pemerintah sedang mendorong perubahan paradigma pembangunan infrastruktur dari pendekatan birokratis ke arah kolaboratif.
“Arahan Bapak Presiden jelas: kita geser paradigma dari model yang terlalu birokratis menuju model kolaboratif, yang mengedepankan peran strategis sektor swasta dan inovasi pembiayaan,” kata AHY.
Pemerintah mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Green Bonds, dan Blended Finance sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan.
“Bukan hanya mencari dana, tetapi mengundang mitra-mitra strategis untuk membangun bersama,” tambahnya.
Untuk mempercepat implementasi, AHY mengumumkan rencana pembentukan Project Facilitation Office sebagai pusat percepatan investasi infrastruktur, yang akan dibentuk bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, BKPM, serta kementerian terkait, mencontoh model sukses di Singapura, Hong Kong, dan Australia.
AHY juga meluncurkan Project Catalog 2025 sebagai tindak lanjut dari konferensi ini. Katalog tersebut berisi sekitar 40 proyek prioritas yang ditawarkan kepada mitra domestik maupun internasional, meliputi sektor transportasi, energi, air bersih, pengelolaan sampah, perumahan, dan kota cerdas.
Konferensi ICI dihadiri oleh para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, delegasi, pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan. Lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan, turut hadir. ICI 2025 diharapkan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka.
