keepgray.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa lebih dari 37 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah resmi mengantongi legalitas hingga pertengahan Juni 2025.
“Dari 79.882 koperasi yang sudah melalui musyawarah desa khusus, hingga hari ini, 37.300 telah berstatus legal. Ini berarti hampir 47 persen,” kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas kementerian yang ia koordinasikan. Ia menyebutkan sejumlah wakil menteri dari Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Desa turut mendorong percepatan proses legalisasi Kopdes.
Zulhas juga mengungkapkan bahwa proses musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai salah satu syarat pendirian koperasi desa hampir rampung. “Musdesus sudah hampir 100 persen, kurang sedikit. Sudah 79.882, jadi 96 persen sudah musdesus,” katanya.
Ia meyakini proses legalisasi masih sesuai jalur untuk mencapai target akhir pada 30 Juni 2025. “Targetnya kan ini 30 Juni, sekarang baru 13 Juni, sudah 47 persen kira-kira. Jadi on the track,” ujar Zulhas.
Lebih lanjut, pemerintah berencana meluncurkan Kopdes Merah Putih secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Sebanyak 140 koperasi desa telah mengajukan mock-up, dan calon lokasi peluncuran sedang dipertimbangkan dari empat wilayah.
“Minggu depan, masing-masing koordinator wilayah akan mempresentasikan calon tuan rumah. Yang terbaik akan menjadi tuan rumah,” ujarnya.
Zulhas mengklaim antusiasme masyarakat terhadap pendirian Kopdes cukup tinggi. “Sambutan dari masyarakat luar biasa. Sekarang banyak yang berebut ingin mendirikan kopdes,” katanya.
Dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina Patra Niaga, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Bulog, serta jaringan distribusi seperti PT Pos Indonesia (Persero). Dukungan juga datang dari fasilitas kesehatan tingkat desa, yaitu puskesmas pembantu (pustu).
Terkait peluncuran resmi, Zulhas mengatakan rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas kabinet. “Setelah ini, minggu depan, kita rapikan semua, di mana yang sudah ada, nanti di mana akan di-launching, tentu nanti kita serahkan keputusannya kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” pungkasnya.
