keepgray.com – Kementerian Kebudayaan menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menepis anggapan bahwa pemilihan tanggal tersebut didasari kesamaan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.
Hasan menjelaskan bahwa penetapan ini merupakan aspirasi dari para budayawan dan pekerja seni tradisi. Mereka merasa penting untuk memiliki hari khusus yang mengapresiasi kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa. Pernyataan ini disampaikan di kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2025).
Menurut Hasan, pemerintah tidak menggunakan metode “cocoklogi” dalam menentukan tanggal penting. Setiap penetapan didasari oleh pertimbangan hukum, peristiwa, atau sejarah yang relevan.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa terdapat tujuh tanggal alternatif yang dipertimbangkan sebagai Hari Kebudayaan Nasional, termasuk 2 Mei (Hari Pendidikan) dan 20 Mei. Namun, tanggal 17 Oktober akhirnya dipilih karena memiliki momen sejarah tersendiri. Hasan menegaskan bahwa terpilihnya tanggal ini yang bertepatan dengan ulang tahun Prabowo hanyalah sebuah kebetulan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menjelaskan bahwa pemilihan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional didasarkan pada pertimbangan kebangsaan yang mendalam. Tanggal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.
Fadli menjelaskan bahwa PP tersebut menetapkan lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila, dengan semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Menurutnya, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ bukan sekadar semboyan, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Fadli menambahkan bahwa PP No. 66 Tahun 1951 merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia.
